Kidung Tirto Peringatkan Pejabat Eselon I Kejagung di Tengah Isu Reshuffle: Jangan Terjebak Pusaran Politik!
JAKARTA, IS — Budayawan dan spiritualis Nusantara, Kidung Tirto Suryo Kusumo, mengingatkan para pejabat eselon I Kejaksaan Agung agar tidak terjebak dalam manuver politik dan perburuan jabatan di tengah berkembangnya isu reshuffle Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Menurutnya, dinamika pergantian pimpinan tidak boleh menggeser orientasi pengabdian insan Adhyaksa dari penegakan hukum menuju kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan sampai isu reshuffle membuat pejabat sibuk membaca arah angin kekuasaan, membangun kubu, atau mencari dukungan politik demi mempertahankan jabatan. Kejaksaan adalah institusi penegak hukum, bukan arena perebutan kekuasaan,” ujar Kidung Tirto.
Sastra Jendra: Taklukkan Ambisi Sebelum Mengejar Jabatan
Kidung Tirto mengaitkan peringatan tersebut dengan falsafah Sastra Jendra Pangruwating Diyu, yang dalam penafsiran spiritual Jawa dimaknai sebagai ajakan mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan sifat buruk dalam diri manusia.
Menurutnya, jabatan tinggi tidak otomatis mencerminkan kebijaksanaan apabila pemegangnya masih dikuasai keserakahan, kesombongan, dan ketakutan kehilangan kekuasaan.
“Pesan Sastra Jendra yang saya pahami, sebelum seseorang merasa pantas mengatur orang lain, ia harus mampu meruwat dirinya sendiri. Taklukkan ambisi, keserakahan, dan kepentingan pribadi. Jangan sampai menang dalam manuver jabatan, tetapi kalah dalam pertarungan melawan nurani,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pejabat yang berintegritas akan tetap bekerja profesional tanpa bergantung pada siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang diperkirakan akan menduduki jabatan strategis.
Loyalitas kepada Hukum, Bukan Kepentingan Politik
Mengenai kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kidung Tirto menilai kesinambungan kebijakan penegakan hukum patut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan pergantian pimpinan. Namun, ia menegaskan bahwa loyalitas pejabat Kejaksaan harus berlandaskan hukum dan kepentingan institusi, bukan pembelaan pribadi terhadap pemimpin.
“Yang harus dijaga bukan jabatan seseorang, melainkan marwah Kejaksaan dan kepercayaan masyarakat. Siapa pun yang memimpin, penegakan hukum harus tetap profesional, independen dari tekanan politik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pejabat eselon I agar tidak menjadikan isu reshuffle sebagai alasan untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Jabatan adalah amanah, bukan milik pribadi. Kekuasaan bisa berakhir, tetapi setiap tindakan memiliki konsekuensi moral dan hukum. Alam semesta tidak tidur; sejarah pun mencatat bagaimana seseorang menggunakan kekuasaannya,” pungkas Kidung Tirto.
Menurutnya, ujian sesungguhnya bagi pejabat eselon I Kejaksaan Agung bukanlah menebak siapa yang akan menjadi Jaksa Agung berikutnya, melainkan menjaga integritas dan tetap tegak menjalankan amanah di tengah perubahan politik.