Jangan Anggap Remeh Tahun 2027! Kidung Tirto Bicara Tanda Alam dan Peringatan Tuhan untuk Indonesia

JAKARTA, IS – Apa yang akan dihadapi Indonesia pada 2027? Di tengah dinamika ekonomi global, persaingan politik, persoalan hukum, ancaman keamanan, hingga perubahan iklim, bangsa ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji ketahanan nasional.

Namun, menurut budayawan sekaligus spiritualis Nusantara Kidung Tirto Suryo Kusumo, tantangan terbesar Indonesia bukan semata-mata berasal dari ancaman luar negeri. Bahaya yang lebih mendasar justru dapat tumbuh dari dalam, yakni keserakahan, kesombongan, ketidakadilan, serta hilangnya nurani orang-orang yang diberi amanah kekuasaan.

Melalui perspektif kebatinan Jawa, Kidung Tirto memandang 2027 sebagai momentum penyaringan dan ujian kehidupan bangsa. Sebuah fase yang mengajak manusia untuk bercermin, mengevaluasi tindakan, serta memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi.

Dalam pandangan spiritualnya, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum keseimbangan alam dan kehendak Tuhan. Kekuasaan boleh berada di tangan manusia, tetapi tidak seorang pun memiliki kuasa mutlak atas kehidupan.

“Jangan pernah merasa menjadi penguasa atas segala-galanya. Jabatan bisa berakhir, kekayaan bisa habis, kekuasaan bisa berpindah. Tetapi pertanggungjawaban atas perbuatan tidak bisa dihindari,” ungkap Kidung Tirto seusai melakukan manekung di Candi Penataran, Jawa Timur, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan Indonesia sesungguhnya dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Tanahnya subur, lautnya luas, sumber energi dan mineralnya melimpah, serta memiliki jumlah penduduk yang menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional.

Namun, kekayaan tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Apa artinya semua kekayaan itu apabila rakyat masih harus berjuang menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, sulitnya pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan?” ujarnya.

Spiritualis Nusantara asal Gunung Lawu itu mengingatkan bahwa kekayaan negara tidak boleh menjadi bancakan kepentingan pejabat, pengusaha, maupun kelompok politik tertentu.

Ketika pengelolaan sumber daya alam hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat menanggung dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi, pembangunan telah kehilangan tujuan kemanusiaannya.

“Dalam kearifan Jawa terdapat ungkapan sapa nandur bakal ngundhuh. Siapa yang menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Artinya, keserakahan dan ketidakadilan tidak mungkin terus berlangsung tanpa konsekuensi,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya terlihat semakin kaya secara statistik, tetapi justru semakin jauh dari keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Jangan Dumeh, Jabatan Bukan Kekebalan Hukum

Pesan tegas Kidung Tirto ditujukan kepada para pemegang kekuasaan, mulai dari pemerintahan, parlemen, lembaga penegak hukum hingga institusi negara lainnya.

Ia mengingatkan agar jabatan tidak melahirkan kesombongan dan perasaan seolah-olah seseorang kebal terhadap hukum.

“Jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan kemudian dapat mempermainkan aturan. Jangan mentang-mentang memiliki uang kemudian merasa bisa membeli keadilan. Jangan mentang-mentang memiliki pengaruh politik kemudian menganggap kritik rakyat sebagai ancaman,” tegasnya.

Dalam falsafah Jawa terdapat ajaran aja dumeh, yang mengandung makna agar manusia tidak menyalahgunakan kelebihan, kedudukan, maupun kekuasaan untuk merendahkan dan menindas orang lain.

Menurutnya, kekuasaan seharusnya menjadi sarana mengayomi, bukan alat untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, ataupun membungkam pihak lain.

Hukum juga harus menjadi penjaga keadilan, bukan tameng bagi mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh.

“Sejarah selalu mencatat pemimpin bukan hanya dari megahnya pembangunan yang ditinggalkan, tetapi juga dari penderitaan rakyat yang terjadi selama kekuasaannya. Jangan menunggu kepercayaan rakyat benar-benar runtuh untuk menyadari bahwa kekuasaan telah kehilangan legitimasi moralnya,” tandasnya.

Perpecahan dari Dalam Lebih Berbahaya

Memasuki 2027, Indonesia juga perlu mencermati perkembangan politik dan geopolitik internasional. Persaingan kekuatan dunia, konflik regional, perebutan sumber daya strategis, perang informasi, hingga ancaman siber merupakan sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi kepentingan nasional.

Namun, Kidung Tirto mengingatkan bahwa ketahanan bangsa juga sangat ditentukan oleh kondisi di dalam negeri

Ketika para pemegang kekuasaan saling berebut pengaruh, penegakan hukum kehilangan kepercayaan, masyarakat terpecah oleh kepentingan politik, dan ketidakadilan semakin dirasakan, persatuan nasional dapat menghadapi tantangan serius.

Kekuatan militer, persenjataan, dan kemajuan teknologi, menurutnya, perlu ditopang persatuan serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Karena itu, pemerintah harus berhenti memelihara pertentangan yang tidak produktif. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Alam Memberi Peringatan, Manusia Harus Eling

Dalam perspektif kebatinan Kidung Tirto, perubahan zaman juga perlu direnungkan melalui berbagai fenomena alam.

Perubahan iklim, pergeseran musim, kekeringan, banjir, hingga aktivitas geologi mengingatkan manusia bahwa kehidupan memiliki batas-batas yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Potensi El Niño pada periode 2026/2027, sebagaimana menjadi perhatian dalam informasi iklim BMKG, juga perlu disikapi melalui kesiapan menghadapi risiko kekeringan, menjaga ketersediaan air, serta memperkuat ketahanan pangan.

Kidung Tirto mengajak masyarakat untuk tidak gegabah menafsirkan setiap fenomena alam sebagai pertanda tertentu. Namun, manusia juga tidak boleh mengabaikan pesan penting mengenai perlunya menjaga keseimbangan lingkungan.

Dalam pandangannya, alam bukan sekadar objek yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Alam merupakan bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dirawat.

Kerusakan hutan, pertambangan ilegal, pembalakan liar, dan pembakaran lahan merupakan persoalan yang dapat memperbesar risiko bencana serta merugikan kehidupan masyarakat.

“Di atas seluruh kemampuan manusia, tetap ada kehendak Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan, teknologi, maupun kekayaan. Maka jangan angkuh dan melawan kuasa Tuhan,” ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pembangunan karakter serta moral bangsa.

“Pemberantasan korupsi harus nyata, bukan sekadar slogan. Penegakan hukum harus adil, bukan bergantung pada kedudukan. Kekayaan alam harus memberikan kesejahteraan, bukan menjadi sumber perebutan kepentingan. Pejabat harus berani membersihkan diri dan lingkungannya dari praktik penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi dan terjebak dalam permusuhan. Generasi muda harus berani memperjuangkan kebenaran, menguasai teknologi, menjaga kebudayaan, serta membangun kehidupan berlandaskan etika dan tanggung jawab.

2027 Menjadi Momentum Pembenahan Bangsa

Bagi Kidung Tirto, tahun 2027 hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai tahun yang penuh ancaman, melainkan momentum untuk melakukan pembenahan besar.

Persoalan ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan membutuhkan penyelesaian nyata. Namun, perubahan juga harus dimulai dari kesadaran moral setiap individu, terutama mereka yang memegang amanah publik.

Jangan sampai para pemimpin terlena oleh pujian, kekayaan, dan kekuasaan, sementara suara rakyat yang membutuhkan keadilan justru diabaikan.

Jangan sampai hukum dipermainkan, alam dirusak, sumber daya bangsa dikuasai kepentingan sempit, dan generasi mendatang harus mewarisi persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan hari ini.

“Kearifan Jawa mengajarkan eling lan waspada: selalu ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap segala godaan kehidupan,” pesannya.

Ia kembali menegaskan bahwa jabatan bukanlah alasan untuk merasa menjadi penguasa kehidupan. Uang dan pengaruh bukan jaminan seseorang dapat menghindari pertanggungjawaban.

“Manusia boleh menyusun rencana, tetapi Tuhan memiliki kehendak. Manusia boleh membangun kekuasaan, tetapi tidak pernah memiliki kuasa mutlak atas takdir,” ungkapnya.

Jika Indonesia ingin melewati 2027 dengan baik dan melangkah menuju masa depan yang lebih bermartabat, menurut Kidung Tirto, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada sektor ekonomi, politik, dan keamanan. Yang tidak kalah penting adalah membenahi hati nurani para pemimpinnya.

Sebab, sebuah bangsa tidak selalu kehilangan masa depan karena kekurangan kekayaan. Ada kalanya kemunduran berawal ketika keadilan diabaikan, rasa malu menghilang, dan amanah kekuasaan tidak lagi dijalankan dengan tanggung jawab.

Pada akhirnya, pesan Kidung Tirto sederhana: Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang memiliki hati nurani, menjunjung keadilan, menjaga alam, dan tidak melupakan Tuhan.