BPKP Jatim Verifikasi KDKMP Surabaya, Pastikan Pembangunan dan Administrasi Sesuai Ketentuan
SURABAYA, IS – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kota Surabaya, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian administrasi, kondisi fisik bangunan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung koperasi.
Kegiatan diawali dengan koordinasi di Ruang Data Makodim 0830/Surabaya, Jalan Tegalsari Nomor 89. Selanjutnya, tim reviu BPKP Jatim melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi, yakni KDKMP Perak Barat dan KDKMP Krembangan Utara, Kecamatan Krembangan.
Kedatangan tim BPKP Jatim disambut Pgs. Kasdim 0830/Surabaya Mayor Inf Sumarji bersama Pasi Ter Mayor Arh Suhardi.
Dalam koordinasi tersebut, Mayor Arh Suhardi menjelaskan bahwa lahan pembangunan KDKMP di wilayah Surabaya merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya. Pengajuan pemanfaatannya dilakukan melalui koordinasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota.
Sebelum pembangunan dilaksanakan, pengecekan dan peninjauan lapangan juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mengantisipasi kendala terkait status aset maupun aspek teknis pembangunan.
Sementara itu, Mayor Inf Sumarji menyampaikan bahwa secara umum pembangunan fisik KDKMP di wilayah Kota Surabaya telah rampung. Namun, masih terdapat sejumlah fasilitas pendukung yang perlu dilengkapi dan disempurnakan, di antaranya tempat sampah, guna menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan koperasi.
Koordinator Pengawas IPP 1 BPKP Jatim, Hendro, menjelaskan bahwa kegiatan reviu dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi serta pengecekan langsung terhadap kondisi fisik bangunan. Langkah ini bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan dan kelengkapan fasilitas sesuai ketentuan, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang memerlukan tindak lanjut.
Dalam proses verifikasi, tim memeriksa sejumlah dokumen, meliputi Administrasi Hukum Umum (AHU), struktur organisasi, daftar pengurus, pengawas dan anggota, Detail Engineering Design (DED), serta dokumen terkait waktu dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, dilakukan pula pengukuran luas bangunan untuk mencocokkan kondisi di lapangan dengan dokumen perencanaan.
Melalui verifikasi tersebut, diharapkan seluruh aspek pembangunan KDKMP di Surabaya, baik administrasi maupun fisik, dapat terpenuhi sesuai ketentuan. Dengan kelengkapan tersebut, KDKMP diharapkan segera beroperasi secara optimal dan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.
Kodim 0830/Surabaya bersama pemerintah kelurahan dan pengurus koperasi berkomitmen mendukung proses penyempurnaan agar keberadaan KDKMP tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.