WFH Jumat Dimulai, ASN Surabaya Tetap Konsisten Jalankan Kerja Bakti Indonesia ASRI
Surabaya, IS – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menerapkan kombinasi Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) untuk aparatur sipil negara (ASN), sembari konsisten melaksanakan kerja bakti serentak melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indonesia), Jumat (10/4/2026).
Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026, yang menjadi pijakan transformasi budaya kerja fleksibel di lingkungan pemerintahan daerah.
Meski mendapat fleksibilitas bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan turun ke lapangan. Ratusan pegawai dari berbagai perangkat daerah membersihkan bantaran Kali Tebu, mulai dari Jembatan Pogot hingga Jembatan Kedinding Asrori di kawasan Tanah Kali Kedinding, sejak pukul 06.00 WIB.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan, “Untuk Indonesia ASRI, kerja bakti wajib dilakukan dua kali seminggu. Hari Selasa di area perkantoran, Jumat di fasilitas umum. Jadi meski ada WFH, ASN tetap turun pagi hari untuk kerja bakti.”
Pembersihan dilakukan secara masif dengan pembagian sekitar 70 zona yang melibatkan seluruh PD, kecamatan, dan kelurahan. Panjang area kerja bakti mencapai hampir lima kilometer, mencakup sampah dan barang yang mengganggu keamanan serta kebersihan.
Usai kerja bakti, ASN kembali menjalankan tugas sesuai skema WFH/WFO yang diatur dalam surat edaran. Pemantauan dilakukan ketat melalui sistem digital, termasuk absensi tiga kali sehari dan pengawasan capaian kinerja.
“Ini bukan libur. ASN tetap bekerja penuh. Sistem memonitor apakah pegawai benar-benar bekerja dari rumah, termasuk jika berada di luar kota,” tegas Eddy.
Pemkot Surabaya menyiapkan sanksi berjenjang bagi pelanggaran disiplin, mulai dari teguran lisan hingga tertulis, bahkan pemberhentian tidak hormat untuk pelanggaran serius atau kinerja yang tidak tercapai.
Meski demikian, layanan publik tetap normal. Dinas yang langsung melayani masyarakat, seperti Disdukcapil, Satpol PP, pemadam kebakaran, Dinas Sosial, puskesmas, rumah sakit, dan sektor pendidikan tetap beroperasi dari kantor.
“Kami pastikan pelayanan publik tidak terganggu, masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkas Eddy.