Raih Gelar Doktor Summa Cumlaude, LaNyalla Tawarkan Rekonstruksi Keanggotaan DPR RI
SURABAYA, IS – Gagasan membenahi sistem ketatanegaraan Indonesia melalui rekonstruksi keanggotaan badan perwakilan rakyat mengantarkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di ASSEC Tower Unair, Rabu (11/11/2026), mantan Ketua DPD RI periode 2019–2024 tersebut berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude.
Disertasi yang dipertahankan berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Melalui karya akademiknya, LaNyalla mengangkat persoalan ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif serta dominasi partai politik yang dinilai telah mendistorsi pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Cegah Kebuntuan Aspirasi Rakyat
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Menurutnya, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan dalam sistem keterwakilan rakyat yang disebutnya sebagai Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.
Ia menilai, anggota DPR RI cenderung lebih terikat pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai dibandingkan memperjuangkan aspirasi konstituen di daerah pemilihannya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa pembukaan jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota DPR RI dari unsur nonpartai politik.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang.
Tawarkan Sejumlah Dampak Positif
Lebih jauh, LaNyalla menjelaskan sejumlah dampak positif apabila unsur perseorangan diakomodasi dalam keanggotaan DPR RI.
Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi di internal lembaga legislatif.
Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang berpotensi melahirkan kebijakan proelite dan merugikan kepentingan publik.
Ketiga, meminimalkan konflik kepentingan (conflict of interest) akibat intervensi kepentingan politik partai. Dengan demikian, regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan diharapkan dapat lebih berkeadilan.
Menurut LaNyalla, gagasan tersebut bukan hal yang mustahil diterapkan. Ia menjadikan Afrika Selatan sebagai salah satu rujukan komparatif, menyusul perubahan konstitusional yang membuka peluang bagi kandidat independen untuk menjadi anggota parlemen.
“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.
LaNyalla juga menyebut sejumlah negara yang telah memberikan ruang bagi calon independen untuk masuk ke parlemen, di antaranya Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Dorong Penguatan Kewenangan DPD RI
Selain membuka jalur independen di DPR RI, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI yang dikenal dengan istilah Soft Bicameralism.
Selama ini, DPR RI memiliki kewenangan dominan dalam seluruh tahapan pembentukan undang-undang. Sebaliknya, DPD RI masih terbatas pada pemberian usulan dan pertimbangan tanpa memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang setara.
Berbekal pengalaman empiris selama menjabat Ketua DPD RI, LaNyalla mengaku melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR RI.
Oleh karena itu, pilar kedua rekonstruksi yang ditawarkannya adalah memperkuat dan menyetarakan kewenangan DPD RI.
Ia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk mewujudkan kedua gagasan besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pencapaian gelar doktor dengan predikat Summa Cumlaude tersebut tidak hanya menjadi penanda dedikasi akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tetapi juga menghadirkan gagasan bagi masa depan hukum tata negara Indonesia.
Karya akademik tersebut diharapkan dapat memantik diskursus nasional yang lebih luas guna mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, bukan sekadar berada di tangan elite partai politik.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan yang disambut tepuk tangan hadirin.
Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, di antaranya Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, dan Dr Prawitra Thalib.
Sejumlah undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan antara lain Dr Mulyadi dari FISIP UI, Prof Dailami Firdaus dan Dr Badikenita Br Sitepu yang merupakan anggota DPD RI, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr Afriansyah Noor, M.Si.
Hadir pula sejumlah penyelenggara negara dan tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, KADIN, dan organisasi olahraga. (*)