22 Mei 2026

LaNyalla Apresiasi Dana Sitaan Korupsi untuk MBG: “Keadilan Substantif yang Nyata bagi Rakyat”

IMG-20260507-WA0139_copy_640x436

JAKARTA, IS – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung langkah Presiden Prabowo yang menggunakan dana sitaan kejahatan korupsi untuk membantu meringankan beban APBN, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut LaNyalla, mekanisme tersebut memenuhi prinsip keadilan substantif, karena secara konkret mengembalikan hak rakyat yang sebelumnya dirampas oleh para koruptor.

“Saya mendukung langkah ini. Selain mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah cara mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri, melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya,” ujar LaNyalla, Kamis (7/6/2026).

Ketua DPD RI ke-5 itu juga mengutip hasil kajian KADIN Indonesia, yang menyebut program MBG telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah modern Indonesia.

“Uang Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara,” tutur LaNyalla, yang juga anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia.

Ia menambahkan, ketika pemerintah membelanjakan dana melalui MBG, uang tersebut tidak berhenti pada konsumsi akhir, tetapi mengalir ke sektor produksi, menciptakan permintaan baru, dan mendorong aktivitas ekonomi berulang sepanjang rantai nilai pangan.

Berdasarkan kajian BPS tahun 2025, injeksi anggaran sebesar Rp43,28 triliun menghasilkan total dampak output ekonomi mencapai Rp294,08 triliun, atau skala multiplier 1:7—jauh melampaui efek belanja konsumtif biasa.

Namun, LaNyalla menekankan pentingnya memperkuat ketahanan rantai pasok bahan baku. Ia mencontohkan, pasokan susu sapi untuk MBG masih jauh dari cukup dan harus dibangun dari peternak skala kecil, bukan sekadar mengimpor.

“Rantai pasok itu yang harus dibangun. Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi off-taker bagi peternak dan pekebun kecil, agar anak-anak di desa bisa makan dari hasil panen orang tua mereka sendiri. Jangan sampai koperasi hanya menjadi mini market baru yang menjual produk industri besar,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *