Dua Tahun Prabowo–Gibran, Kidung Tirto Tekankan Rahayu Lahir Batin

JAKARTA, IS – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, perjalanan bangsa tidak cukup diukur dari capaian pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, maupun berbagai program pemerintah. Lebih dari itu, diperlukan perenungan tentang keadilan, ketenteraman sosial, keluhuran budaya, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo mengingatkan bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekadar menjalankan kekuasaan, melainkan mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan.

Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya terlihat dari gedung-gedung yang berdiri megah, infrastruktur yang semakin berkembang, atau angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan sejati juga tercermin dari kemampuan negara menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat kecil, serta menghadirkan kehidupan yang aman dan harmonis.

Pesan tersebut disampaikan Kidung Tirto saat berada di petilasan Cupu Manik Asta Jingga, Minggu (19/10/2026).

“Seorang pemimpin tidak cukup hanya membangun negara secara lahiriah. Ia juga harus menghadirkan ketenteraman batin, keadilan, dan harapan bagi rakyatnya. Pembangunan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan,” tuturnya.

Dalam perspektif falsafah Nusantara, kondisi ideal itu dapat dimaknai sebagai rahayu lahir batin: keadaan ketika kemajuan material berjalan beriringan dengan keadilan, keseimbangan sosial, dan keluhuran budi.

Ekonomi Berkeadilan, Kemakmuran Harus Dirasakan Rakyat

Kidung Tirto menilai, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau banyaknya proyek pembangunan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, dan menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo–Gibran, evaluasi terhadap kebijakan ekonomi menjadi penting untuk melihat sejauh mana pembangunan mampu memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya beli, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Falsafah Jawa memayu hayuning bawana mengajarkan kewajiban manusia untuk menjaga dan memperindah kehidupan bersama. Dalam konteks bernegara, nilai tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Pengelolaan kekayaan dan sumber daya negara pun semestinya dilandasi kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kepentingan bersama.

Sebab, kemakmuran yang tidak disertai pemerataan berpotensi menyisakan persoalan sosial. Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari kehidupan petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil, dan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi Kidung Tirto, pembangunan yang ideal bukan hanya membuat negara terlihat maju, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati hasil kemajuan tersebut.

Hukum Berhati Nurani, Kekuasaan Harus Tunduk pada Keadilan

Selain ekonomi, penegakan hukum menjadi salah satu ukuran penting kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kidung Tirto mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya terasa tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekuatan ekonomi.

Hukum harus ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa membeda-bedakan kedudukan seseorang.

Falsafah Jawa sepi ing pamrih, rame ing gawe mengandung pesan agar manusia mengutamakan pengabdian daripada kepentingan pribadi. Bagi pejabat publik dan aparat penegak hukum, nilai tersebut menjadi pengingat pentingnya integritas, profesionalitas, dan keberanian menjaga kebenaran.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, penegakan hukum perlu terus diperkuat melalui transparansi proses, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan upaya pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kerugian negara terjadi. Pencegahan, pembenahan tata kelola, pengawasan yang independen, serta keteladanan pejabat juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

Dalam perspektif spiritual, jabatan merupakan titipan yang membawa tanggung jawab moral.

“Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan harus dijalankan demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat,” pesannya.

Baginya, hukum yang berhati nurani bukan berarti hukum yang kehilangan ketegasan. Sebaliknya, ketegasan harus berjalan bersama keadilan, sedangkan penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi kebenaran dan hak asasi manusia.

Kerukunan Sosial, Merawat Persaudaraan di Tengah Perbedaan

Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, agama, tradisi, dan pandangan politik. Perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dirawat dengan kebijaksanaan, bukan dijadikan alasan untuk memperbesar permusuhan.

Kidung Tirto menilai, nilai tepa slira, yakni kemampuan menempatkan diri pada keadaan orang lain, tetap relevan untuk membangun empati dan kepedulian sosial.

Sementara itu, falsafah rukun agawe santosa mengingatkan bahwa kerukunan merupakan salah satu fondasi kekuatan bersama.

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ruang dialog, mencegah diskriminasi, serta memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang setara.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga etika dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Kritik yang berlandaskan fakta merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Sebaliknya, kebencian dan fitnah berpotensi memperlebar jarak antarkelompok.

“Kepemimpinan yang bijaksana tidak perlu alergi terhadap kritik. Kritik yang bertanggung jawab justru dapat membantu pemerintah mengenali persoalan yang belum terselesaikan dan memperbaiki kebijakan secara terbuka,” ungkapnya.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya dibangun melalui keterbukaan, kepercayaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan.

Dengan demikian, stabilitas sosial tidak hanya bertumpu pada ketertiban, tetapi juga pada rasa keadilan dan keyakinan masyarakat bahwa suara mereka tetap memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa.

Budaya Luhur, Penjaga Jati Diri Bangsa

Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, pembangunan bangsa juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya.

Kidung Tirto menekankan bahwa kemajuan zaman harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter, etika, dan kebijaksanaan lokal.

Falsafah andhap asor mengajarkan kerendahan hati, sedangkan eling lan waspada mengingatkan manusia agar senantiasa menyadari tanggung jawab dan berhati-hati dalam bertindak.

Nilai-nilai tersebut relevan bagi pemimpin maupun masyarakat agar tidak terjebak dalam kesombongan kekuasaan, kepentingan sesaat, dan budaya saling menyalahkan.

Pelestarian budaya, lanjutnya, tidak cukup dilakukan melalui seremoni, pertunjukan seni, atau penggunaan simbol tradisional. Kebudayaan luhur harus hadir dalam perilaku sehari-hari.

Kejujuran dalam bekerja, penghormatan terhadap sesama, kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan merupakan bagian dari pengamalan nilai budaya.

“Budaya luhur bukan sekadar warisan masa lalu yang kita banggakan. Budaya harus menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk ketika seseorang memegang kekuasaan dan harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang,” jelasnya.

Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi penanda identitas bangsa, tetapi juga sumber nilai untuk menjawab persoalan kehidupan modern.

Kepemimpinan Sejati Diukur dari Keteladanan

Menurut Kidung Tirto, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum untuk merefleksikan kembali hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan harapan masyarakat.

Dalam falsafah Jawa, pemimpin ideal bukan semata-mata sosok yang memiliki kewenangan besar. Lebih dari itu, pemimpin harus mampu mengendalikan diri, mendengarkan suara rakyat, bersikap adil, dan memberikan keteladanan.

Ia mengingatkan falsafah sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti, yang mengandung pesan bahwa kekuatan dan kesombongan pada akhirnya harus ditundukkan oleh kebijaksanaan, kesabaran, dan keluhuran budi.

Pesan tersebut bukan berarti mengabaikan ketegasan. Sebaliknya, ketegasan harus berjalan bersama keadilan, keberanian harus disertai kebijaksanaan, dan kewenangan harus dibatasi oleh hukum serta tanggung jawab moral.

Kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, menurutnya, perlu diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, pelayanan publik yang semakin baik, dan kesediaan memperbaiki kekurangan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya tercermin dari apa yang dibangun selama masa jabatan, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat yang terpelihara, ketidakadilan yang berhasil dikurangi, dan kehidupan rakyat yang semakin aman serta bermartabat.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Prabowo–Gibran adalah menerjemahkan cita-cita pembangunan menjadi hasil nyata, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan tetap berpijak pada etika, hukum, dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam perenungan budaya Jawa, rahayu bukan sekadar keadaan yang tampak baik di permukaan. Rahayu mencerminkan keselamatan, ketenteraman, dan keseimbangan hidup yang dapat dirasakan bersama.

Karena itu, pembangunan yang ideal tidak cukup hanya memajukan negara secara lahiriah. Pembangunan juga harus menumbuhkan keadilan, memperkuat persaudaraan, dan menjaga keluhuran budi bangsa.

Sebab, kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa jauh sebuah bangsa melangkah, tetapi juga tentang bagaimana bangsa itu memastikan tidak ada rakyat yang tertinggal dalam perjalanan menuju kesejahteraan.