Ali Zaini: Pengawasan Tanpa Keberanian Hanya Kepalsuan

SURABAYA, IS – Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026–2031 di Hotel Regantris Surabaya, Senin (13/4/2026), tidak sekadar menjadi seremoni organisasi.

Kegiatan ini justru menjadi panggung pernyataan sikap tegas terhadap kondisi penegakan hukum dan krisis integritas yang dinilai kian mengkhawatirkan di Indonesia.

Ketua DPP LPKAN Indonesia, H. R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa organisasinya tidak akan tinggal diam menghadapi berbagai praktik penyimpangan maupun tekanan terhadap aktivis hukum.

“Ini bukan seremoni. Ini deklarasi sikap. Ketika integritas diperdagangkan dan keberanian menjadi langka, kita harus memilih: diam atau berdiri. Dan LPKAN memilih berdiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap aktivis hukum sebagai sinyal serius bagi kondisi demokrasi dan supremasi hukum di Tanah Air.

“Ketika aktivis hukum diserang, diteror, bahkan dibungkam, itu bukan sekadar peristiwa. Itu peringatan bahwa kebenaran masih dianggap ancaman,” ujarnya.

Dalam suasana penuh penekanan moral, Ali Zaini mengingatkan bahwa LPKAN tidak boleh mengambil posisi aman.

“LPKAN tidak boleh jadi penonton. Tidak boleh jadi alat. Tidak boleh berkompromi. Kalau takut tekanan, jangan bicara integritas,” katanya tegas.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan DPP LPKAN Indonesia Nomor 01/I/SK/DPP-LPKAN/IV/2026 yang menetapkan kepengurusan baru DPD LPKAN Jawa Timur dengan Mohammad Syarifudin Abdillah sebagai ketua.

Kepada jajaran pengurus yang baru dilantik, Ali Zaini menekankan bahwa jabatan bukanlah simbol kehormatan, melainkan amanah besar yang sarat tantangan.

“Ini bukan kebanggaan. Ini beban sejarah. Anda akan diuji, ditekan, bahkan mungkin diserang. Di situlah integritas Anda diuji,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, LPKAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pengawasan dengan lebih dekat kepada masyarakat—tidak hanya mengawasi, tetapi juga menyuarakan aspirasi publik, mengawal kebijakan, serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.

Organisasi ini juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis data dan investigasi, serta berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Independensi pun menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Sekali masuk politik praktis, selesai. Kepercayaan publik runtuh,” tegas Ali Zaini.

Sementara itu, Ketua DPD LPKAN Jawa Timur, Mohammad Syarifudin Abdillah, berharap kepengurusan baru mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

“Kami ingin membangun sinergi yang positif, konstruktif, dan solutif, sehingga kehadiran LPKAN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

Selain itu, LPKAN juga mendorong pembukaan kanal pengaduan masyarakat serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan tidak parsial.
Menutup pernyataannya, Ali Zaini menegaskan bahwa sejarah hanya mencatat keberanian, bukan kenyamanan.

“Sejarah tidak mencatat orang yang aman. Sejarah mencatat orang yang berani. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan pernah mundur dari kebenaran,” pungkasnya.

Pelantikan yang dirangkai dengan forum talkshow ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran LPKAN Indonesia sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial dalam mengawal kinerja aparatur negara di tengah tantangan integritas yang semakin kompleks. (*)